Sistem Ekonomi Indonesia Demokrasi Liberal

Sistem Ekonomi Indonesia Demokrasi Liberal

Sistem Ekonomi Indonesia Demokrasi Liberal - Haloo guys, awal mula dari semua ini apakah kalian tau? Iya betul sekali tentang perekonomian indonesia pada masa demokrasi liberal yang pada umumnya semua keuangan atau ekonomi ditanggung Indonesia sepenuhnya setelah kedaulatan yang di berikan Belanda dan atas perjanjian KMB.Hutang yang sangat banyak di tanggung oleh Indonesia yang mana hanya mampu mengekspor hasil pertanian dan perkebunan. Jika berkurang maka akan memukul sistem perekonomian pada masa itu.


Lantas, bagaimana tentang kelanjutan sistem ekonomi indonesia kala itu? Hal-hal yang berkaitan tentang sistem ekonomi memang dibuat oleh Belanda tanpa memberi acuan-acuan nilai untuk mengubah sistem kolonial menjadi nasional. Pada hakikatnya Indonesia tidak semena-mena merancang semua sistem. Di era tersebut Indonesia juga belum dalam masa yang bagus karena situasi politik yang belum stabil. Inti dari sistem ekonomi indonesia demokrasi liberal adalah politik yang mana pada saat itu pemilu pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer, dan menampilakan empat partai besar dalam perolehan hasil kursi. Keempat partai tersebut ialah PNI, Masyumi, NU dan PKI. 

http://www.learnsejarah.com/2017/08/sistem-ekonomi-indonesia-demokrasi.html
via.sejarah-negara.com

Dalam sistem perekonomian demokrasi liberal, lebih tepatnya dalam bidang ekonominya. Kebijakan ekonomi yang diterapkan pada tahun 1950-an umumnya merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Salah satu faktor penghambat pelaksanaan sistem ekonomi itu adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Dimana, warisan kolonial begitu banyak membawa dampak perekonomian Indonesia yang didominasi oleh perusahaan asing. Dengan ini di topanglah oleh etnis China sebagai penggerak perekonomian bangsa Indonesia.

Nah, di masa demokrasi liberal ini, kabinet Indonesia sering sekali berganti. Sehingga program-program yang belum selesai tidak dapat terealisasikan. Di bawah ini akan saya kupas tentang beberapa kebijakan di bidang ekonomi pada masa demokrasi liberal (tahun 1950-1959).

Berikut ini adalah kebijakan mengenai sistem perekonomian indonesia pada masa demokrasi liberal, terangkum jelas dan pas.

Gagasan Soemitro (Program Gerakan Benteng)


Gerakan soemitro atau gerakan benteng adalah sistem ekonomi yang berupaya membangkitkan perekonomian sejak era kabinet natsir. Kemudian gagasan soemitro ini dituangkan dalam wujud pencanangan rencana urgensi perekonomian (RUP) atau disebut juga biasanya dengan nama plan soemitro. Nah, wujud dari RUP tersebut kemudian di canangkan sebagai program benteng. Program benteng ini antara lain mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok pribumi, serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Dalam program benteng gagasan soemitro ini tentunya memiliki sebuah penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga tidak bisa menjadi solusi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal tersebut.

Penyimpangan program benteng :

1. Pemberian lisensi impor yang banyak di salah gunakan. Dimana yang mendapat lisensi adalah orang terdekat dari birokrat bukan kewiraswastaan yang tinggi.

2. Menjual lisensi impor ke pengusaha China. 

3. Penyelewengan lain dalam pelaksanaan politik Benteng. 

Sistem Ekonomi Ali Baba

Sistem ekonomi ali baba sendiri sangat terkenal ya kawan. Taukah kalian mengenai sistem ekonomi ali baba di era demokrasi liberal sendiri? sistem ekonomi ali baba ialah orang indonesia yang memperoleh lisensi tapi yang menjalankan adalah perusahaan keturunan China bung. Jadi, dalam sistem ekonomi ini orang Indonesia sama sekali tidak memiliki lisensi.

Perusahaan yang lahir dari kerjasama tersebut dinamakan perusahaan Ali Baba. Ali yang mewakili pribumi dan Baba mewakili keturunan bangsa China.

Gerakan Asaat

Gerakan asaat adalah salah satu usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui 'Gerakan Asaat'. Gerakan Asaat sendiri memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya. 


Gunting Syafrudin 

Pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara mengambil sebuah kebijakan ekonomi yaitu memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nomina 250 ke atas. Kebijakan memotong uang ini dikenal dengan nama gunting syafrudin. 


Program Perencanaan Pembangunan Lima Tahun (1956-1961)

Upaya dalam meningkatkan sektor ekonomi dalam masa demokrasi liberal memang terus dilakukan. Upaya pembangunan juga mulai dilaksanakan dengan program lima tahun ini. yang mana program telah dirancang atau dipersiapkan oleh Biro Perancang Nasional. Program ini pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Program pembangunan rencana lima tahun berbeda dengan RUP yang lebih umum sifatnya. Program ini sangat terinci dan memlakukan prioritas proyek rendah.

Tujuan rencana pembangunan lima tahun adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta.

Nasionalisasi Perusahaan Asing

Langkah pemerintah belum terhenti dampai disitu. Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Dengan ini Nasionalisasi dibentuk dengan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah RI. Pengalihan hak milik modal asing sudah dilakukan sejak pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Hal ini terkait dengan hasil KMB yang mana akan membahas tentang irian barat namun tak kunjung dibahas. 

Ada dua tahap nasionalisasi yakni :

1. Tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut dibawah pengawasan.

2. Pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan.

Dengan demikian adalah seputar materi tentang perekonomian indonesia pada masa demokrasi liberal. Semoga dapat bermanfaat dalam kalian mempelajari tentang bagaimana sistem ekonomi indonesia demokrasi liberal. Sekian, terimakasih.

Source : PPT sejarah kelas 12

Mungkin kamu juga mencari : jelaskan bagaimana sistem perekonomian demokrasi liberal, sistem ekonomi demokrasi liberal secara lengkap, gerakan yang ada dalam sistem ekonomi liberal adalah
Post a Comment