LEARN SEJARAH. Belajar sejarah dan manfaat sejarah adalah membangkitkan semangat kesatuan.

Berbagai Perundingan Pasca Kemerdekaan RI

Berbagai Perundingan Pasca Kemerdekaan RIPasca kemerdekaan RI, Indonesia kembali dihinggapi rasa cemas akibat usaha pengusaan kembali Bangsa Indonesia oleh bangsa asing, khususnya Belanda. Dengan membonceng NICA yang tak lain adalah pasukan sekutu, pasukan Belanda kembali datang dan menempati beberapa spot di Indonesia. Tujuan utama kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk kembali menguasai Indonesia dan membentuk negara-negara boneka agar wilayah Indonesia menjadi sempit. Hal ini dibuktikan dengan bertambah sempitnya wilayah Indonesia pasca setiap kali mengadakan perundingan dengan Belanda. Sebut saja contohnya perjanjian yang menyebutkan bahwa wilayah Indonesia hanya meliputi Jawa dan Sumatera. Itu pun di dalamnya terdapat negara-negara boneka buatan Belanda.




Kemudian pada tanggal 1 November 1945, Pemerintah Indonesia mengusulkan untuk membuat  sebuah maklumat politik agar mendapat pengakuan atas kedaulatan RI sehingga Indonesia dapat membentuk partai politik. Sayangnya permintaan tersebut disalahgunakan. Alhasil, kabinet yang semula berbentuk Kabinet Presidensial kemudian berubah menjadi Kabinet Parlementer dengan Sutan Syahrir sebagai Perdana Mentri. Sutan Syahrir menginginkan jalur diplomasi untuk segala jenis penyelesaian masalah, bukan dengan menggunakan senjata. Akhirnya timbul pro dan kontra dan momen ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk mulai melakukan Agresi Militer Belanda.

Pasca kedatangan Belanda yang membonceng NICA, terjadi pertempuran sengit di beberapa daerah di Indonesia seperti Pertempuran 5 Hari di Semarang, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Bandung Lautan Api, Peristiwa Merah Putih di Minahasa, Pertempuran di Sulawesi Selatan, Puputan Margarana, Pertempuran Medan Area, dan lain sebagainya. Untuk menghentikan pertempuran, disepakatilah Perundingan Linggarjati (10 November 1946-25 Maret 1947) dengan butir-butir kesepakatan :
  1. Belanda mengakui wilayah RI secara de facto dengan wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera
  2.  Belanda dan RI sepakat akan membentuk RIS (Republik indonesia Serikat)
  3. Belanda-RI sepakat membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya
  4. Belanda akan meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949
Belanda terbukti mengingkari isi perundingan di atas dengan bukti melakukan Agresi Militer Belanda I yang terjadi pada tanggal 21 Juni 1947. PBB pun turut merespon peristiwa ini dengan membentuk KTN (Komisi Tiga Negara) dengan anggota Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili oleh Paul Van Zeeland, dan USA sebagai penengah dengan wakil Dr. Frank Graham. Australia mewakili  Indoensia, sedang Belgia mewakili Belanda. KTN kemudian mengusulkan untuk mengadakan perundingan kembali. Perundingan kedua diadakan di kapal milik USA dengan nama USS Renville tepat pada tanggal 8 Desember 1947 dan hasil perundingan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Adapun isi perundingan Renville antara lain:
  1.  Belanda mengakui wilayah Yogyakarta (wilayah RI yang sedang diduduki)
  2.  RI adalah bagian dari RIS
  3. TNI wajib hijrah ke wilayah RI
  4. Dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan hingga 1 tahun, akan diselenggarakan pemilu guna pembentukan Dewan Konstitusi RIS
Tak lama kemudian,  DK PBB kembali mengusulkan untuk mengadakan perundingan tepatnya Perundinga Roem Royen dengan UNCI (pengganti KTN). Perundingan ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 dengan isi :
  •  Delegasi Indonesia: Hentikan Perang Gerilya, bekerjasama memulihkan keamanan
  • Delegasi Belanda: Setuju dengan usulan pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Daerah Yogyakarta
Keduanya juga mengadakan perundingan KMB setelah beberapa perundingan gagal. Perundingan selanjutnya yaitu Perundingan KMB (Konferensi Meja Bundar) di Deen Hag dari tanggal 22 Agustus dan 29 Oktober 1949. Hasil dari Perundingan KMB antara lain:
  •  Pihak Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS (Republik Indonesia Serikat)
  • Belanda dan RIS akan membentuk uni Indonesia-Belanda dengan ratu belanda sebagai kepala Uni Indonesia-Belanda
  • Pasukan Belanda akan ditarik mundur, pasukan KNIL juga akan dibubarkan
  • Nasib Irian Barat akan dirundingkan kembali setahun setelah penyerahan kedaulatan RI.
Kemudian tanggal 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS dengan cakupan wilayah bekas wilayah yang dikuasai oleh Belanda, hanya saja tanpa Irian Barat. Terdapat 3 lokasi penyerahan kedaualatan, yaitu di Amsterdam oleh Ratu Belanda dan diserahkan kepada Perdana Menteri RIS, Yogyakarta oleh Pemerintah Indonesia kepada RIS, dan Jakarta oleh perwakilan Belanda kepada RIS.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Berbagai Perundingan Pasca Kemerdekaan RI

0 komentar: